Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengembangkan transformasi teknologi, di antaranya berupa Platform Merdeka Mengajar (PMM). Platform dimaksud tentu saja tidak murah dan harus dipastikan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang relevan. Pertanyaannya, apakah platform yang dibangun telah menjadi solusi akomodatif dalam memudahkan berbagai proses pembelajaran di satuan pendidikan? Keberhasilan atas inisiatif yang dilakukan dapat dikleim oleh berbagai pihak, termasuk pihak Kementerian sendiri. Dasar keberhasilan tentu saja tidak boleh menafikan adanya kendala yang mungkin muncul pada implementasi nya akibat ketidaksiapan sumber daya manusia yang menjadi target kebijakan. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, terobosan teknologi seperti halnya PMM, harus menjadi suatu keniscayaan dan dilakukan mengingat sektor pendidikan selalu menjadi sorotan berbagai pihak. Pro kontra tidak harus dipertentangkan, tetapi harus dijawab dengan perubahan yang terjadi. Ini harus didasarkan atas bukti (evidence) yang valid dan akurat.

Platform Merdeka Mengajar

             Platform ini pada hakikatnya untuk menguatkan proses pembelajaran. Pada awal-awal keberadaannya, platform ini ditengarai telah mendorong terbentuknya lebih dari 3.500 komunitas belajar para guru, serta terkumpulnya lebih dari 55 ribu konten belajar mandiri. Juga, platform ini menjadi media bagi para guru untuk saling menginspirasi dan mengapresiasi. Buktinya, pada saat awal-awal, lebih dari 92 ribu konten pembelajaran telah diunggah oleh guru untuk menginspirasi sejawatnya.

             Apabila pada awal dikleim bahwa lebih dari 1,6 juta guru telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar, sekarang sudah hampir seluruh guru menggunakannya. Mengapa hal ini terjadi?

Pertama, keberadaan platform ini didasari filosofi bahwa krisis pembelajaran hanya dapat diatasi melalui dukungan teknologi dalam sistem pendidikan, mengingat skala dan urgensinya.

Kedua, platform ini memungkinkan keterbukaan akses pada pengembangan diri secara lebih mandiri dan sesuai kondisi.

Ketiga, Platform Merdeka Mengajar (PMM) menyediakan berbagai perangkat ajar, mencakup buku teks, buku bacaan, contoh kurikulum sekolah, contoh modul, dan instrumen asesmen kelas yang terus diperbarui secara berkala. Juga mendukung sekolah membentuk komunitas belajar secara luring maupun daring, menghubungkan sekolah dengan narasumber praktik baik dari sekolah lain.

Keempat, platform ini membantu guru dalam menyusun dokumen pembelajaran. Guru tidak harus memulai dari nol. Platform telah menyediakan beragam contoh kurikulum sekolah, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), modul, dan asesmen, dan bisa digunakan secara langsung atau diadaptasi oleh guru. Selain itu, guru dapat mempelajari cara menyusun dokumen pembelajaran Kurikulum Merdeka di panduan pembelajaran dan asesmen di laman kurikulum.kemdikbud.go.id.

Kelima, PMM juga menyediakan modul pelatihan untuk membantu guru belajar sesuai kebutuhan. Dalam penyelesaian modul pelatihan, guru dapat membuat keputusan sendiri, apakah menyelesaikan sekaligus dalam satu waktu atau dilakukan bertahap sesuai kebutuhannya. Artinya, guru boleh saja memilih modul yang diperlukan atau kalau memang berkeinginan maka boleh menyelesaikan semua atau sebanyak mungkin modul yang ada. Yang jauh lebih penting adalah dengan menggunakan PMM maka guru dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran.

Keenam, dengan menggunakan PMM maka satuan pendidikan dapat mempelajari dan mengakses informasi terkait implementasi Kurikulum Merdeka dan Permendikbudristek Nomor 12/2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Bagi satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka, pendaftaran implementasi dapat dilakukan melalui PMM (guru.kemdikbud.go.id).

Memastikan Keberlanjutan

              Pengembangan teknologi seperti PMM mungkin akan dipandang sebagai suatu bentuk investasi yang tidak murah. Dugaan ini muncul dari berbagai kalangan yang berasumsi bahwa sesuatu yang berbau teknologi identik dengan biaya atau anggaran tinggi. Yang menarik, platform ini dikleim oleh pengembang yaitu pihak kementerian terkait dalam waktu yang tidak lama. Padahal, di masa-masa sebelumnya, pengembangan platform seperti ini nyaris membutuhkan waktu bertahun-tahun. Juga, platform ini dikleim tidak membebankan masyarakat alias gratis. Keberlanjutan PMM ditentukan pemahaman bahwa perwujudan platform ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Untuk itu, kepastian adanya kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci. Juga, adanya kepastian kolaborasi dengan berbagai tenaga kompeten atau profesional di bidang teknologi. Sejauhmana platform dapat diakses berbagai pemangku kepentingan, dan tidak menjadi kepemilikan pihak-pihak tertentu akan menjadi faktor lain penentu keberlanjutan PMM. Kemudahan akses menjadi indikator bahwa pengembangan platform bagian dari keberpihakan kebijakan. Juga perlu adanya keterbukaan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan platform yang ada. Proses edukasi dan advokasi perlu diperkuat, agar masyarakat tidak kaget apabila muncul transformasi teknologi baru lainnya.